Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tiga kiri) , Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri ), dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal (dua kanan) hadir di Pasar Induk Rau Kota Serang Banten (20/8) untuk memantau langsung harga dan ketersediaan beras. ANTARA/HO-Kemendagri/pri.
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog baru-baru ini memberikan penjelasan terkait polemik penguasaan stok beras nasional dan hubungannya dengan stabilitas harga di pasar.
Penjelasan ini menjadi penting karena muncul pertanyaan publik mengenai tingginya harga beras di berbagai daerah, padahal data menunjukkan ketersediaan beras secara nasional melimpah.
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah penguasaan stok beras oleh pemerintah yang saat ini sekitar 8 persen sudah cukup ideal untuk menjaga kestabilan harga dan menjamin ketahanan pangan nasional.
Hingga kini, tidak ada standar baku mengenai berapa persen cadangan beras idealnya dikuasai negara.
Namun, Badan Pangan Nasional (NFA) mengacu pada definisi swasembada pangan dari FAO yang menyebutkan bahwa suatu negara dianggap swasembada bila mampu memenuhi minimal 90 persen kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional 2025, Indonesia memperkirakan total produksi beras dalam negeri mencapai 32,29 juta ton, dengan stok awal tahun sebesar 8,1 juta ton.
Dengan demikian, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 40,95 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi tahunan sekitar 30,97 juta ton.
Angka ini menunjukkan adanya surplus sekitar 10 juta ton yang seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman.
Pemerintah melalui Bulog memiliki mandat menyerap minimal 3 juta ton beras setara gabah pada panen raya untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang saat ini mencapai sekitar 4,2 juta ton.
Namun, dari total ketersediaan beras nasional, hanya 8 persen yang dikuasai pemerintah, sedangkan 92 persen lainnya berada di tangan swasta, baik penggilingan besar, pedagang, maupun distributor.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar yakni dengan porsi penguasaan yang relatif kecil, sejauh mana pemerintah memiliki kendali efektif terhadap harga beras di pasar?
Fakta menunjukkan bahwa melimpahnya produksi beras dan cadangan pemerintah tidak otomatis membuat harga di pasar terkendali.
Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di berbagai daerah tercatat meningkat cukup signifikan. Pemerintah sendiri tampak menghadapi tantangan untuk menurunkannya kembali ke tingkat yang wajar.
Hal ini menandakan ada faktor-faktor struktural yang mempengaruhi pembentukan harga beras di pasar, di luar sekadar ketersediaan stok.
Harga beras
Setidaknya ada lima faktor utama yang menjelaskan fenomena harga beras yang tetap tinggi meskipun ketersediaannya cukup.
Pertama, adanya praktik manipulasi harga. Sebagian produsen besar dan pedagang dapat memanfaatkan situasi dengan menimbun stok beras untuk menciptakan kelangkaan semu, sehingga harga naik.
Kedua, peran perantara yang cukup dominan. Dalam rantai distribusi, banyak pedagang perantara menambahkan margin keuntungan besar sehingga harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibanding harga dari produsen atau petani.
Ketiga, keterbatasan akses informasi harga, baik di tingkat petani maupun konsumen. Minimnya transparansi membuat sebagian pihak diuntungkan, sementara petani dan konsumen menjadi pihak yang dirugikan.
Keempat, efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur harga beras masih perlu diperkuat. Kebijakan stabilisasi harga dan distribusi yang ada belum sepenuhnya mampu meredam lonjakan harga di pasar.
Kelima, faktor spekulasi. Sebagian pedagang dan investor melakukan pembelian besar-besaran dan menimbun stok sebagai bagian dari strategi spekulasi, yang berakibat pada naiknya harga secara cepat.
Dalam konteks ini, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk merumuskan strategi komprehensif dalam mengendalikan harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi harga beras melalui sistem informasi berbasis digital yang dapat diakses petani, pedagang, dan konsumen secara real-time.
Hal ini akan meminimalisasi praktik manipulasi harga sekaligus membantu masyarakat memahami kondisi pasar secara objektif. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penyederhanaan rantai distribusi beras agar peran perantara dapat dikurangi dan harga menjadi lebih efisien.
Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan beberapa strategi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.
Pertama, meningkatkan produksi beras nasional melalui program intensifikasi pertanian, penggunaan varietas unggul, dan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai.
Kedua, mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) secara efektif untuk menjamin ketersediaan beras dan meredam gejolak harga. Ketiga, memperketat pengawasan harga di pasar agar lonjakan harga tidak terjadi tanpa sebab yang jelas.
Keempat, memastikan distribusi beras berjalan efisien dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering mengalami harga lebih tinggi karena kendala logistik.
Kelima, memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan, mulai dari petani, penggilingan, pedagang, hingga industri pangan, agar rantai pasok beras lebih terintegrasi dan stabil.
Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan penguasaan stok beras nasional.
Salah satunya dengan memperluas kapasitas Bulog dalam menyerap beras dari petani, sehingga cadangan pemerintah lebih kuat dan dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi harga ketika terjadi gejolak.
Pengelolaan stok
Peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga harus diikuti dengan pengelolaan stok yang efisien, termasuk sistem rotasi stok agar kualitas beras tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian negara.
Dengan cadangan yang memadai, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk melakukan intervensi pasar secara tepat waktu dan efektif.
Kebijakan pengelolaan stok beras dan stabilisasi harga tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan, memantau pergerakan harga, dan memastikan distribusi berjalan lancar.
Pada saat yang sama, kolaborasi dengan sektor swasta perlu diarahkan pada model kemitraan strategis, bukan sekadar transaksi pasar biasa. Dengan membangun kepercayaan dan insentif yang seimbang, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pangan yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.
Lebih jauh, kebijakan harga beras juga harus memprioritaskan kesejahteraan petani sebagai produsen utama.
Selama ini, lonjakan harga sering kali tidak memberikan dampak positif signifikan bagi petani karena keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang besar dan rantai distribusi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan stabilisasi harga tidak hanya fokus pada konsumen, tetapi juga memberi insentif yang layak bagi petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
Pertanyaan tentang berapa persen idealnya cadangan beras yang dikuasai negara memang masih terbuka dan belum memiliki satu jawaban pasti.
Namun, yang jelas, penguatan cadangan pemerintah menjadi salah satu kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga.
Semakin besar peran pemerintah dalam menguasai stok, semakin besar pula kemampuannya dalam menjaga keseimbangan pasar.
Diskusi tentang porsi ideal ini seharusnya menjadi bagian dari perumusan kebijakan nasional agar strategi yang diambil tidak hanya berbasis asumsi, tetapi berlandaskan data dan analisis yang komprehensif.
Pada akhirnya, keberhasilan menjaga stabilitas harga beras bukan hanya soal angka stok, tetapi juga soal manajemen kebijakan, integrasi data, kolaborasi antar-pihak, dan keberanian melakukan inovasi.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, petani, pelaku pasar, dan konsumen, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Semoga pembahasan ini menjadi refleksi bersama untuk menemukan strategi terbaik dalam memastikan beras, sebagai komoditas strategis bangsa, tersedia secara adil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
*) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
